Pertanian Subsisten Kolektif, Penangkal Sistemis Kapitalisme Pertanian

GUYUB – Kelompok Tani Desan Siman Ponorogo. (Desa Siman WordPress)

Mungkinkah petani sejahtera? Pertanyaan ini bisa jadi dijawab beragam, merepresentasi kapasitas penjawab dan situasi kekinian pertanian. Meski perlu diakui, isu kesejahteraan petani bukanlah isu baru. Ia bahkan telah intens dibahas sejak Revolusi Industri, atau mungkin lebih uzur lagi, yakni ketika hasil bercocok tanam mulai diperdagangkan mendunia oleh para raja di zaman para nabi.

Begitulah. Pertanian menjadi sesuatu yang tiba-tiba harus diadaptasi, ketika modernisasi mulai datang dengan penawaran serius, bernama efektivitas dan efisiensi. Senyatanya, pertanian sebenarnya memiliki pola reguler, bahkan permanen, sebagai mekanisme bertahan hidup yang terbukti mampu menyelamatkan ras manusia dari kelaparan.

Seperti umumnya modernitas, ragu pada kapasitas feodal di bidang pertanian ternyata berbuah fantastis. Entah berapa dekade terakhir, peminat pertanian terus menandakan penurunan. Generasi muda seperti amnesia pada autentisitas diri dari apa yang telah dikunyah dan ditelan selama ini. Pertanian tetap saja tampak gurem, merepotkan, dan kurang menghasilkan keuntungan maksimal.

Bolehlah berpendapat begitu. Apalagi di era digital seperti sekarang. Era yang masif melahirkan pekerjaan baru, tapi sedikit sekali yang lantas bersinggungan dengan pertanian. Pelayanan jasa terasa hanya mencengangkan bagi pemilik kepentingan penggandaan modal di sektor tertentu, minus pertanian. Digitalisasi kurang dirasakan para petani, karena pola yang dibangun memang kurang berdaya dukung. Teknisnya, belum menyejahterakan petani.

Ditambah, para petani Tanah Air yang masih memilih untuk tetap berada di jalur pertanian subsisten. Pilihan ini lebih tepatnya menjaga dan merawat tradisi, juga mempertahankan keaslian pola pertanian. Karena, dengan melakukannya, bukan hanya merasa terhormat, menghormati leluhur, tapi juga memiliki tingkat sekuritas tinggi.

Tony Waters, penulis The Persistence of Subsistence Agriculture: Life Beneath the Level of the Marketplace, terbitan Lexington Books tahun 2007, menjelaskan, pertanian subsisten dapat pula disebut sebagai pertanian swasembada (self-sufficiency). Petani fokus pada usaha budidaya bahan pangan dalam jumlah cukup, untuk keluarga.

Menurut Waters, ciri khas pertanian subsisten adalah kepemilikan berbagai variasi tanaman dan hewan ternak untuk dimakan, selain serat untuk pakaian dan bahan bangunan. Keputusan mengenai tanaman apa yang akan ditanam, biasanya bergantung pada apa yang ingin keluarga makan pada tahun mendatang, serta mempertimbangkan harga pasar, apabila dirasa terlalu mahal dan mereka memilih untuk menanamnya sendiri.

Pertanian subsisten, lanjutnya, telah hilang di Eropa sejak permulaan Perang Dunia I, dan di Amerika Utara akibat gerakan bagi hasil pertanian (sharecropping) yang memunculkan kaum buruh tani pada tahun 1930-an dan 1940-an.

Meminjam salah satu tesis dependensi Andre Gunder Frank, seorang ekonom, sejarawan, dan sosiolog berkebangsaan Jerman-Amerika, eksploitasi yang menjadi ciri khas kapitalisme menyebabkan penurunan kemampuan produksi pertanian sebuah negara. Ciri pertanian subsisten menjadi hilang, dan digantikan pertanian khas kapitalis.

Tentu saja pendapat Waters dan Frank tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, tempat terbaik di Garis Ekuator lantaran dianugerahi tanah subur untuk bertani. Namun setidaknya, ‘pertanian kapitalis’ yang terus dibangun, bahkan sejak era kolonial, misalnya pada perkebunan sawit, menyisakan problem konflik tak berkesudahan. Pertanian rakyat pada akhirnya selalu tidak sejalan dengan pertanian kapitalis. Mengapa?

Ekonomi Kapitalis versus Ekonomi Kerakyatan

Syahyuti, peneliti sosiologi di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) Bogor, memaparkan perbedaan karakter pertanian berbasis ekonomi kapitalis dengan pertanian berbasis ekonomi kerakyatan. Syahyuti merupakan alumnus Sosiologi Universitas Indonesia, penulis buku berjudul Mau Ini Apa Itu? Komparasi Konsep, Teori, dan Pendekatan dalam Pembangunan Pertanian dan Perdesaan.

Ekonomi kapitalis dicetuskan pendiri ekonomi neo-klasik dan ekonomi industri. Ekonomi kerakyatan dicetuskan Bung Hatta dan Mubyarto. Ekonomi kapitalis memandang manusia sebagai makhluk ekonomi (homo ekonomikus), sementara ekonomi kerakyatan memosisikan manusia sebagai homo moralis atau homo socius, tidak semata hewan ekonomi.

Ilmu yang digunakan ekonomi kapitalis adalah ilmu yang super-spesialistis dan matematis, sehingga sifatnya sebagai ilmu sosial menjadi hilang. Ekonomi kerakyatan masih kental sebagai ilmu sosial, di mana manusia adalah obyek perhatian.

Metode berpikir ekonomi kapitalis, deduktif, yakni diturunkan dari teori industri, serta mengandalkan asumsi-asumsi yang tidak pernah diperbarui. Ekonomi kerakyatan memilih induktif, juga beranalisis ex-post, yaitu mempelajari sebuah peristiwa, setelah terjadi.

Kandungan ekonomi kapitalis yaitu keuntungan, efisiensi, dan eksploitasi manusia, sementara ekonomi kerakyatan memiliki kandungan kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan di dalamnya. Penerapan ekonomi kapitalis berlaku general, untuk segala bidang aktivitas manusia. Penerapan ekonomi kerakyatan lebih spesifik, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Pelaku yang terlibat dalam ekonomi kapitalis adalah pemodal besar. Pekerja dianggap buruh, yakni tenaga upahan yang dapat diganti dan dipertukarkan, kapan saja. Pelaku ekonomi kerakyatan adalah masyarakat banyak, dan bukan sebagai tenaga kerja; menggunakan sumberdaya ekonomi setempat; dan nilai tambahnya pun kembali kepada masyarakat setempat.

Pertanian Subsisten Kolektif

Pada konteks Indonesia, pertanian subsisten berkontribusi besar pada fondasi perekonomian rakyat. Berhadapan dengan era yang semakin kompleks, pertanian subsisten tetap dapat bertahan, tapi dengan sentuhan kolektivitas. Di sinilah kemudian teramu formula alamiah tentang pertanian subsisten yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Pertanian subsisten kolektif didesain memiliki kandungan kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan. Ia diterapkan lebih spesifik, sesuai kondisi sosial masyarakat. Pertanian subsisten dikerjakan oleh masyarakat banyak, dan bukan sebagai tenaga kerja. Mereka menggunakan sumberdaya ekonomi setempat dan nilai tambahnya pun kembali kepada mereka.

Praktik pertanian subsisten kolektif bisa jadi sangat bervariasi. Ada kolektivitas yang dibangun, murni dari inisiasi sekelompok masyarakat karena kesadaran dan kepentingan yang sama. Ada kolektivitas yang sedikit artifisial, artinya diinisiasi satu-dua orang, tapi didedikasikan pada sistem kolektif yang sesungguhnya, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja.

Selebihnya, pertanian subsisten kolektif membutuhkan ketulusan, orang-orang baik, konsistensi, dan kerja keras, berikut kecermatan, kultur pembelajaran yang terus menaik, dan pengaruh keilmuan memadai. Terakhir, kealamiahan menjadi kunci penentu, karena keterpaksaan dapat berbuah potensi konflik yang mengkhawatirkan.

***Tulisan ini dimuat di Gema-Nurani.com